Berikut Calon-Calon Pimpinan KPK

Jakarta (ANTARA News) - Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakulan tes wawancara kepada 10 orang yang lolos dari tes pembuatan makalah.

Kabiro Humas Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Martua Batubara, di Jakarta, Senin, memperkirakan wawancara terhadap 10 calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini akan berlangsung hingga sore.

Sepuluh nama calon pimpinan KPK yang berhasil lolos adalah Abdullah Hehamahua (penasihat KPK), Abraham Samad (advokat), Aryanto Sutadi (purnawirawan polisi), Bambang Widjoyanto (advokat), Egi Sutjiati (pejabat di Mahkamah Agung), Handoyo Sudrajad (Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK), Sayid Fadhil (akademisi), Yunus Husein (Ketua PPATK), Zulkarnain (Koordinator Staf Ahli Kejaksaan Agung), dan Adnan Pandupradja (Komisi Kepolisian Nasional).

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) yang telah melakukan penelusuran (tracking) terhadap rekam jejak 10 calon pimpinan KPK menilai dua nama memiliki rekam jejak yang buruk.

"Yang paling telak memang dua nama sudah bisa dikatakan buruk. Artinya pas dengan kepentingan Pansel untuk meloloskan delapan nama," ungkap Anggota Badan Pekerja ICW Emerson.

Ia khawatir integritas calon pimpinan yang bermasalah akan menyandera KPK ke depan.

Sedangkan Koordinator Bidang Hukum ICW, Febri Diansyah dalam pesan singkatnya menyebutkan bahwa ICW menemukan satu dari 10 calon pimpinan KPK yang sedang melalui tahap wawancara ini memiliki keterkaitan dengan kasus di lembaga antikorupsi.

"Kami tidak akan menyebut nama, silahkan nanti bisa dikonfirmasi lagi ke KPK terkait satu orang calon pimpinan ini, tapi itu temuannya," ujar Febri singkat.

Read More

Tunjangan Sertifikasi tak Turun, Ratusan Guru Bantul Demo

BANTUL - Ratusan guru di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Dinas Pendidikan setempat, Rabu (3/8). Ratusan guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Menuntut Sertifikasi (FKGMS) ini menuntut pemerintah segera mencairkan tunjangan sertifikasi guru yang selama ini belum mereka terima tanpa syarat.

Koordinator FKGMS, Supriyana menyatakan saat ini sedikitnya ada 209 guru di kabupaten Bantul yang telah lulus sertifikasi. Mereka berhak menerima tunjangan sertifikasi guru sesuai dengan gaji pokok guru yang bersangkutan.

Namun hingga saat ini para guru di Bantul yang lolos sertifikasi tersebut belum juga menikmati tunjangan sertifikasi tersebut. "Kita heran kenapa sampai saat ini tunjangan sertifikasi belum juga turun, padahal legalitas sertifikasi telah kita terima," terangnya.

Diakuinya, dari 209 guru itu terdapat 17 guru yang sampai saat ini dinyatakan belum berhak menerima tunjangan sertifikasi meskipun mereka lulus program tersebut. Sekitar 17 guru ini adalah lulusan SI STIKIP Catur Sakti Bantul yang beberapa waktu lalu mengalami masalah tentang legalitasnya.

Beberapa mata kuliah tidak diakui Dirjen Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan. Akibatnya mereka dinyatakan belum berhak menerima tunjangan sertifikasi. Namun, dalam prakteknya bukan hanya 17 guru itu saja yang belum menerima tunjangan sertifikasi.

Sementara sebanyak 182 guru lainnya yang tidak bermasalah akan ijazah dan perguruan tinggi asalnya juga belum menerima tunjangan tersebut. "182 guru lain yang lulus tertifikasi telah mengantongi surat sertifikasi dan telah terdaftar di Dirjen sehingga tidak ada alasan bagi Pemkab untuk tidak mencairkan tunjangan sertifikasi," tambahnya.

Karena itulah, pihaknya sangat heran kenapa tunjangan yang menjadi hak para guru tersebut belum juga cair hingga detik ini. Padahal kata dia, banyak guru yang lulus program sertifikasi tersebut sejak tahun lalu. Pihaknya juga heran jika di kemudian hari Pemkab Bantul meminta para guru menandatangani surat pernyataan akan mengembalikan tunjang sertifikasi jika ditemukan masalah.

"Kita sudah mengantongi sertifikat berarti kita dinyatakan lolos dan berhak menerima tunjangan tanpa ada syarat apapun," katanya menegaskan.

Untuk itu pihaknya akan terus menuntut kepada pemerintah untuk segera mencairkan tunjangan yang telah menjadi hak mereka itu. Apalagi berdasarkan informasi tunjangan sertifikasi bagi guru di Bantul tersebut telah dikirim dari pemerintah pusat. Aksi demo sendiri berlangsung tertib, aksi diwarnai orasi damai dari para guru.
source : republika

Read More

MOGADISHU, KOMPAS.com- Persoalan huru-hara politik yang ditingkahi bahaya kelaparan dan perompakan selama bulan suci Ramadhan tahun ini di Somalia sungguh menekan masyarakat. Negeri di tanduk Afrika yang berpenduduk mayoritas Muslim itu mengalami kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok. Negara-engara anggota Liga Arab yang juga berpenduduk mayoritas Muslim tidak berdaya akibat perang saudara dan kekeringan.

"Sungguh amat memilukan, banyak Muslim Somaliaberpuasa tanpa sahur (makan menjelang fajar) akibat kekurangan pangan," tulis wartawati Mesir, Noha Radwan, di harian Al Anba, Kamis (4/8/2011).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, dalam bulan Ramadhan kali ini tidak ada makanan yang bertebar menjelang berbuka di pasar-pasar, di jalan-jalan, dan di seputar tempat ibadah. Yang ada adalah penderitaan, kekurangan pangan yang makin mencemaskan. Banyak anak meninggal tiap hari akibat kekurangan gizi dan kelaparan.

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Nabil Al Araby, menyatakan keprihatinannya dan telah mengimbau Liga Arab untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Somalia. Hal serupa disampaikan Sekjen Organisasi Konferensi Islam, Ekmeleddin Ihsanoglu.

Wakil Sekjen PBB Bidang Kemanusiaan, Valerie Amos, menilai kelaparan Somalia bisa menyebar luas jika masyarakat internasional tidak membantu. Sifat bantuannya darurat, segera! Komunitas internasional harus segera memberikan dana yang diperlukan untuk merespon krisis yang kini telah menewaskan puluhan ribu orang itu.

Sebelumnya, Badan Kemanusiaan PBB mengumumkan bahaya kelaparan telah meluas dari dua ke tiga daerah di Somalia. Kekeringan sebagai salah satu pemicu kelaparan, kini telah menyebar ke negara-negara jiran Somaliaseperti Kenya, Ethiopia dan Djibouti. Di ketiga negara itu diperkirakan 12,4 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan krusial selama 60 tahun.

Read More

Mengetahui Kredibilitas Perguruan Tinggi

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Jumlah doktor di perguruan tinggi merupakan salah satu parameter kredibilitas lembaga pendidikan tersebut, kata Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Edy Suandi Hamid. "Oleh karena itu, perguruan tinggi termasuk Universitas Islam Indonesia (UII) perlu terus menambah jumlah doktor untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas," katanya pada penyambutan delapan doktor baru UII, di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, dengan jumlah doktor yang terus bertambah, UII juga berharap perkembangan universitas dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai institusi pendidikan tinggi semakin meningkat.
"Hal itu sesuai dengan tuntutan visi dan misi UII maupun tantangan zaman sebagai universitas yang mampu bersaing di level internasional," katanya.

Ia mengatakan, jumlah doktor di Indonesia hingga saat ini dinilai masih sangat minim. Dari total penduduk Indonesia sekitar 230 juta orang, hanya 23.000 orang yang menyandang gelar doktor.

"Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) mencatat pada 2010 pertambahan dosen berkualifikasi doktor hanya sekitar 3.500-4.000 orang. Indonesia juga dinilai terlambat mencetak doktor dibandingkan dengan negara lain," katanya.

Menurut dia, di Amerika Serikat, jumlah doktor telah mencapai 3,1 juta orang dan India memiliki 1,69 juta doktor.
"Hal itu menuntut kita memiliki tanggung jawab dalam mendidik, membina, dan membekali mahasiswa sehingga nanti menjadi alumni yang dapat berperan dalam memperbaiki bangsa dan negara," katanya.

Ia mengatakan, delapan doktor baru UII itu terdiri atas tujuh orang lulusan perguruan tinggi luar negeri dan satu orang lulusan perguruan tinggi dalam negeri. "Dengan delapan doktor baru yang lulus pada 2010-2011 itu, UII kini memiliki 85 dosen dengan jenjang pendidikan strata tiga atau doktoral," katanya.

Read More

Surat Protes Orang Mentawai

Kamis, 28 Oktober 2010

Surat Protes Orang Mentawai atas Pernyataan Marzuki Ali yang Tak Manusiawi... Sebarkan..!!!

Protes Keras Atas Pernyataan Tak Manusiawi

Padang, 28 Oktober 2010

Nomor : Istimewa
Hal : Protes Keras Atas Pernyataan Tak Manusiawi

Kepada
Bapak Marzuki Ali

Sekaitan dengan pernyataan Bapak di Detik.com dan Kompas Online pada tanggal 27 Oktober 2010 yang tidak sedikitpun memperlihatkan simpati terhadap derita korban dan rasa keterancaman masyarakat disekitar pantai, kami dari Posko Lumbung Derma Peduli Gempa Tsunami Mentawai, mengutuk pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang tak pantas disampaikan oleh seorang ketua DPR, yang semestinya mewakilkan derita korban kepada dirinya sendiri. Pernyataan ini sekaligus juga memperlihatkan ketiadaan sisa-sisa rasa kemanusian pada diri seorang Marzuki Ali.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR dan pribadi, kami meminta Anda untuk meminta maaf kepada keluarga korban, masyarakat Mentawai dan seluruh masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir-pesisir pantai. Demikian surat protes ini kami sampaikan.

Posko Lumbung Derma Peduli Gempa Tsunami Mentawai

TTD
Yosef Sarogdok
Koordinator Posko

kontak ;
Konfirmasi tentang pernyataan ini dapat menghubungi Rifai Lubis (081374797855) atau Syaiful (081363482946)

sumber :
Jopi Peranginangin's Notes
http://www.facebook.com/note.php?note_id=445630822902&id=755484861#!/note.php?note_id=445630822902&id=755484861

Read More